Maraknya aktivitas money politic dalam setiap perhelatan pemilu satu dekade belakangan ini, telah berdampak pada terbentuknya karakter pemilih pemilu yang menjadikan kebendaan semata seperti uang, beras, dan sejenisnya sebagai dasar dalam menyalurkan hak suara serta menentukan pilihan pada saat pemilu. Ini tentu saja bertentangan dengan UUD 1945 pasal 1 tentang bentuk dan kedaulatan. rakyatlah yang berdaulat. Rakyat punya hak untuk memilih secara bebas. Jangan terbuai dengan uang yang hanya sesaat dan kita harus menahan derita selama 5 tahun.
 |
| PROTOKOL |
Kedaulatan rakyat merupakan pilihan ideologi politik bangsa ini. Secara konstitusional komitmen keberpihakan itu ditunjukkan rakyat sebagai sosok yang berdaulat dalam menunjuk tangan kekuasaan yang mewakilinya. Konsesus politik itu secara eksplisit disebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut undang-undang. Kehendak rakyat termanifestasi pada mekanisme distribusi kekuasaan kepada pihak yang mewakilinya. Dari hal itu menujukkan ada yang sedang "berdaulat/rakyat” dan "didaulat/pemerintah".
Kita harus berani mengatakan bahwa konstitusi telah mengukuhkan bahwa rakyatlah penguasa sebenar-benarnya dan pemerintah sebagai pelayan dari kehendak/aspirasi rakyat. Dalam konteks pemilu 2014 , rakyat dihadapkan pilihan politik untuk memilih pelayan terbaik dalam memenuhi kepentingan konstitusionalnya. Jika rakyat dapat berfikir kritis, ia pasti akan memilih figur atau visi kandidat yang memiliki komitmen keberpihakan terhadap konsep kedaulatan rakyat. Bila hal itu terwujud, sosok pelayan terpilih pasti dapat menginventarisasi kepentingan konstitusional rakyat Bali dalam taraf lokal maupun nasional bahkan internasional
Rakyat Bali pun dapat melawan watak manipulatif politik uang, dan kata menang hanya dimiliki kandidat yang jujur, berani, serta peduli dengan nasib rakyat dan lingkungan. Spekulasi politik para elite dan pengamat politik menjadi buyar karena kata menang hanya bersandarkan pada faktor koalisi partai, atau modal kampanye yang besar. Semua tergantung dari rakyat, apakah kita mau menggunakan hak kedaulatan yang dijamin konstitusi tanpa di pengaruhi oleh politik uang, jika tidak demikian, jangan berharap kita dapat melalui pemilu yang bersih dan jujur.
Kita harus berani mengatakan bahwa konstitusi telah mengukuhkan bahwa rakyatlah penguasa sebenar-benarnya dan pemerintah sebagai pelayan dari kehendak/aspirasi rakyat. Dalam konteks pemilu 2014 , rakyat dihadapkan pilihan politik untuk memilih pelayan terbaik dalam memenuhi kepentingan konstitusionalnya. Jika rakyat dapat berfikir kritis, ia pasti akan memilih figur atau visi kandidat yang memiliki komitmen keberpihakan terhadap konsep kedaulatan rakyat. Bila hal itu terwujud, sosok pelayan terpilih pasti dapat menginventarisasi kepentingan konstitusional rakyat Bali dalam taraf lokal maupun nasional bahkan internasional
Rakyat Bali pun dapat melawan watak manipulatif politik uang, dan kata menang hanya dimiliki kandidat yang jujur, berani, serta peduli dengan nasib rakyat dan lingkungan. Spekulasi politik para elite dan pengamat politik menjadi buyar karena kata menang hanya bersandarkan pada faktor koalisi partai, atau modal kampanye yang besar. Semua tergantung dari rakyat, apakah kita mau menggunakan hak kedaulatan yang dijamin konstitusi tanpa di pengaruhi oleh politik uang, jika tidak demikian, jangan berharap kita dapat melalui pemilu yang bersih dan jujur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar